KLIK (KLINIK HUKUM) – FREE

Salam keadilan,

Untuk mengintegrasikan layanan, Konsultasi Hukum DIPINDAH ke web site khusus hukum. silahkan klik DISINI untuk Konsultasi Hukum.

Setiap konsultasi akan dilakukan dan dipaparkan di tempat baru. Atas perhatiannya, Kami ucapkan terima kasih.

43 Tanggapan

  1. […] KLINIK HUKUM (KLIK) TO INDONESIA – FREE […]

    • sea\lamat siang pak zazuli saya mau tanya masalah kartu kredit yang saya pakai,saat ini saya udah nunggakselama 2 bulan dan belum saya bayar apakah saya diambil tindakan hukum leh bank,dan apakah benar dep collektor nagih kerumah dengan tindakan kasar ,dan apa yang harus saya lakikan apabila ada dep collektor sep[erti yang diatas kerumah.terima kasih

      • siang juga..
        terima kasih sudah mengajukan pertanyaan.
        1. bank biasanya akan mengingatkan via telepon/hp.
        2. apakah ada debtcolecctor? tergantung pihak bank. sejak ramainya kasus city bank, nampaknya langkah penggunaan debtcollector tidak menjadi pilihan menarik bagi bank.
        3. saran saya untuk bapak adalah
        A. tunjukan itikad baik dengan cara TIDAK MENGHINDAR KETIKA DIHUBUNGI, DATANG KETIKA DIPANGGIL KE BANK, atau dengan cara apapun. pokoknya tunjukan itikad baik.
        B. jika dipanggil utk datang ke bank, sebaiknya bapak datang ke Bank karena ini kesempatan untuk menjelaskan kondisi bapak sebenarnya. jika memungkinkan, bapak juga bisa menjelas kesanggupan yang bisa bapak bayar per bulan ke bank. juga ragu jangan utk minta penjadualan kembali dan pengurangan nilai hutang. misalnya pengurangan bunga sehingga yang dibayar cukup pokoknya saja.sekali lagi, jelaskan berapa yg bapak sanggup bayar per bulannya. nanti bank akan mempertimbangkan permintaan bapak. di sini memang kemampuan negosiasi yang banyak bermain.

        semoga bermanfaat.

  2. mohon selain memberikan klinik hukum, pak zazuli juga bisa memberikan materi2 bagi kami yang awam hukum sehingga kami mampu memahami lebih dalam mengenai hukum. semacam kuliah umum. saya rasa hal ini juga sangat dibutuhkan oleh kami para blogger.

  3. sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas komentar dan kunjuangannya di http://www.toindonesia.wordpress.com
    anda benar, masih banyak diantara masyarakat yang awam dengan hukum. saat ini saya sedang menyiapkan konsep pembelajaran hukum melalui internet di blog toindonesia.wordpress.com.
    doakan semoga cepat selesai dan dapat memberi manfaat kepada banyak orang.
    salam,

  4. Kepada Yth.
    Zazuli M. Hanief, S.H., M.Hum

    Saya ajukan permasalahan saya di bawah ini untuk diberikan pencerahan.

    Sekitar tahun 70/80-an ibu saya (S) bercerai untuk pernikahan pertamanya dengan H tanpa anak. Saya sendiri adalah anak S dengan E. Dari perceraian dengan H, S mendapat harta gono gini berupa sebidang tanah dengan nama pemilik yang tercatat di kelurahan adalah H (tanah ini belum bersertifikat hak milik). Saat pelepasan tanah tersebut tidak ada surat-surat apapun. Sekitar tahun 90-an H meninggal dunia (mempunyai anak/keturunan) sementara S meninggal dunia pada tahun 2005. Sampai meninggalnya, S belum sempat membalik nama tanah gono gini tersebut. Bagaimanakah langkah saya agar tanah tersebut bisa saya miliki mengingat 1. Tidak adanya surat-surat pada saat H memberikan sebidang tanah tersebut sebagai gono-gini kepada S, 2. Apabila anak H tahu bahwa ayahnya memiliki tanah (yang sekarang saya tempati), besar kemungkinan anak H tersebut meminta kembali tanah tersebut karena saya tidak memiliki bukti kepemilikan apapun.

    Terimakasih sebelum dan sesudahnya atas analisanya.

  5. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk pertanyaan yang diajukan.

    1. Saran saya adalah menyiapkan kopi dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa pernah terjadi pernikahan antara S dan H termasuk di dalamnya dokumen perceraian. Dokumen-dokumen ini bisa didapat di kantor yang berwenang. Untuk perceraian misalnya bisa ditelusuri di pengadilan agama tempat bercerai atau KUA tempat menikah yang berikutnya. Semua dokumen ini penting untuk membuktikan bahwa S berhak atas harta gono-gini. Seperti kita tahu, hak atas harta gono-gini lahir karena adanya pernikahan sehingga semua harta yang didapat selama masa pernikahan termasuk dalam harta gono-gini atau dalam bahasa hukum disebut harta bersama.
    Masalah harta bersama ini diakui oleh Undang-undang Perkawinan sehingga memiliki kepastian hukum yang kuat.
    2. Berkaitan dengan tanah, yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat, artinnya dalam transaksi tanah, prinsip hukum adat yang harus diterapkan, ini diakui juga oleh Undang-undang Pokok Agraria sehingga tanah dalam hukum adat termasuk dalam benda bergerak (bukan benda tak bergerak) yang peralihan haknya cukup dengan cash and carry sehingga ketika belum ada balik nama sertifikat tapi sudah terjadi transaksi (baik karna jual beli, waris, atau hibah) peralihan haknya sudah sah dan penuh.
    Proses balik nama dalam sertfikat hanya proses administrasi untuk menyempurnakan hak (hak milik, hak kelola, hak guna, atau hak usaha) sehingga langkah ini sebaiknya ditempuh juga.
    3. Untuk bisa melakukan balik nama anda harus mempersiapkan beberapa hal berikut :
    a. Membuktikan pernah ada pernikahan antara S dan H (Berupa dokumen Surat Nikah atau akta cerai)
    b. Membuktikan bahwa tanah tersebut dimiliki H dalam masa pernikahan dengan S. Untuk itu perlu dilihat waktu antara cerai dan kepemilikan tanah harus sesuai. (Berupa Akta Jual Beli atau keterangan dari Kantor Lurah setempat)
    c. Membuktikan bahwa anda adalah anak dari S (Berupa dokumen Kartu Keluarga atau Surat Keterangan RT/RW maupun kelurahan setempat)
    d. Kumpulkan bukti-bukti lain berupa saksi-saksi, baik dari RT/RW, keluarga, kerabat, teman, atau tetangga yang mengetahui adanya penyerahan tanah dari H kepada S sebagai pembagian harta gono-gini. Saksi-saksi ini harus dua orang atau lebih.
    4. Dengan bukti-bukti di atas, anda bisa juga mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan negeri setempat bahwa saat ini anda adalah pihak yang berwenang atas tanah tersebut.
    5. Jika permohonan penetapan ini dikabulkan oleh pengadilan, putusan pengadilan inilah yang menjadi dasar oleh kelurahan untuk melakukan proses peralihan hak atas tanah tersebut.
    6. Ada baiknya juga datangilah kantor kelurahan setempat untuk menanyakan proses administrasi peralihan hak atas tanah berupa harta gono-gini yang belum bersertifikat. Apa saja yang perlu dipersiapkan dan jelaskan kondisi kepemilikan tanahnya.
    Demikian saran-saran yang bisa diberikan. Jika ada yang kurang, anda bisa menanyakan kembali.
    Terimakasih

  6. Pak, saya punya adik yang telah 1tahun bercerai, punya 1 anak laki2. Sampai saat ini ayah si anak itu tidak rutin memberi tunjangan yang telah disepakati pada sidang perceraian. Hingga saat ini terhitung baru 3 kali, itu pun ketika bertemu saja. Kalau dari segi materi, mantan suami adik saya sangat berkecukupan. Alasannya, mantan suami adik saya itu ingin adik saya sendiri yang mengambil ke Jakarta (domisili dia). Padahal ongkos Jkt-Bdg kan cukup besar jika diuangkan, lumayan untuk sekaleng susu anak. Mantan suami adik saya itu tidak mau via transfer. Kami ingin sekali segera menyelesaikan hak anak ini, karena ayahnya akan menikah lagi di akhir tahun ini. Nah yang jadi pertanyaan… 1) Apakah mantan suami saya itu dapat digugat di muka hukum karena menelantarkan nafkah bagi anaknya? 2) Mohon bimbingannya bagaimana cara kami menggugat? 3) Apakah ada LBH yang dapat kami mintai tolong, mengingat kondisi keuangan jika kami harus menyewa pengacara. Mohon informasinya, terima kasih…

  7. Kepada Aisha, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Jawaban kami untuk anda adalah :
    1. Bisa saja anda mengajukan gugatan masalah ini ke pengadilan, namun belum tentu ini memiliki manfaat jangka pendek mengingat tahapan-tahapan prosedur hukum yang panjang. Jika anda beragama Islam, anda bisa mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Saran saya, jika masih mungkin untuk negosiasi, upayakan dulu.
    2. Prosedur mengajukan gugatan agak rumit yaitu harus memenuhi syarat formil maupun materiil. Kalau saya terangkan di sini jadi terlalu panjang dan maaf, kalau anda tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum, penjelasan kami akan sia-sia tapi sebagai persiapan anda bisa membaca-baca buku hukum yang berjudul “Hukum Acara Perdata”.
    3. Institusi yang kemungkinan bisa membantu anda adalah Komisi Perlindungan Anak Bandung yang bisa anda hubungi di nomor ini : 022-7237316 atau kunjungi mengadu di website Komisi Perlindungan Anak Pusat yang beralamat di
    http://www.kpai.go.id/index.php?option=com_wrapper&Itemid=211&lang=
    Demikian saran saya semoga bisa membantu. Maaf jika ada yang kurang.

  8. Seorang isteri (A) telah melanggar pernyataan yg dibuatnya diatas meterai bahwa jika dia melakukan pelanggaran terhadap hal-hal sudah disepakati, maka dia akan memberikan seluruh hartanya kepada suaminya (B). A dan B beragama Islam. Apakah isteri tidak berhak lagi atas harta gono-gini karena sudah ada pernyataan penyerahan harta tsb?

    • dalam praktek, surat pernyataan tidak trmasuk dalam jenis surat perjanjian karna hanya di tandatangi oleh satu pihak sehingga seringkali hakim menggugurkan kekuatan mengikatnya. artinya, walau sudah dinyatakan,kalo yang tandatangan satu, ya… tidak bisa dipaksa utk ditepati dan satu tandatangan bukanlah perjanjian sehingga tidak ada kekuatan mengikat.
      secara Islam, sbnarnya tidak dikenal harta gono-gini. dalam hal cerai yg ada adalah uang mut’ah. salah satu dasarnya adalah
      “ Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.( Qs 2 (al Baqoroh : 236 )
      mslah harta gono-gini hnya dikenal dlm hukum Indonesia tanpa diketahui scara jelas dasarnya dalam hukum Islam pdhal di atur juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Dasar hukum harta gono-gini adalah :
      Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ( pasal 35 UU Perkawinan )

      KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam Peradilan Agama, pasal 97, yang menyebutkan bahwa :
      Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

      Untuk lengkapnya ttg harta gono-gini, silahkan KLIK DISINI
      Diluar ketentuan di atas, suami istri boleh membuat perjanjian atas dasar kerelaan. smoga membantu.

  9. Salam !

    saya pengguna kartu kredit RBS , dalam beberapa bulan ini saya tidak bisa membayar kartu kridit , dikarenakan masalah keuangan , setiap hari , jam , waktu di teror oleh DC , DIRUMAH keluarga di caci maki dengan kata kata yang tidak enak di dengar , ancaman tiap hari ada , kakak semua diancam akan dibunuh , mohon bantuannya dan pencerahan nya pak .

    • anda bisa mengajukan keringanan ke pihak bank.jelaskan saja kondisi dan kemampuan anda. mintalah pembayaran seringan mungkin, baik cicilan maupun bunganya. bahkan dimungkinkan bunganya flat.jika solusi dri pihak bank masih blm meringankan anda, jangan terburu-buru mengambil keputusan dan jangan segan-segan utk mengatakan tidak mampu dengan solusi itu.

  10. ayah saya (U) memiliki sebidang tanah (SHM) yang karena lama tidak dipagari maka dibelakangnya dibangun +- 8 bangunan rumah permanen/semi permanen milik 1 keluarga besar (keluarga W). Sewaktu mau membangun talud (biar rata dgn jalan) W meminta 2 atau 3 mtr untuk jln, dan U menyanggupi asal ada ganti rugi. Akan tetapi mereka berkeras minta gratis. tentu U tidak setuju. Akhirnya dengan persetujuan kami U memberi 1 mtr (dgn pertimbangan 1 mtr dari tnh disebelahnya yang milik keluarga W juga. Akhirnya taludpun dibangun. selanjutnya sewaktu U berkunjung kerumah tetangga samping kintal tsb (U tinggal di kecamatan lain) keluarga W mengundang U ke rumahnya. Di rumahnya, W sudah siap dengan satu surat yang ternyata SURAT PERNYATAAN PEMBERIAN TANAH PADA KELUARGA W. U tidak bisa mengelak karena ada nada ancaman (hadir pula +- 5 pria asing) dan U ayah saya gemetar hingga memberi tandatangan di atas meterai lengkap dengan cap jempol. Besoknya U menelpon kami (yang ada di kota lain) menceritakan kronologisnya dan kami pun berkeberatan. Ibu saya (F) berangkat ke G dan sebagian talud telah dibongkar W.
    Kami memberitahukan ke Lurah tanggapannya surat pernyataan dianggap tidak sah, akan tetapi di polsek U disalahkan kenapa tidak menolak menandatangani.
    Apa saja yang dapat kami lakukan mengingat U (usia 65) jadi trauma oleh kejadian ini. Banyak terimakasih atas tanggapannya.

    • Sebenarnya cerita anda belum cukup detail/jelas namun saya akan mencoba untuk membantu dengan beberapa pendapat.

      Hal yang tidak cukup jelas misalnya soal 8 bangunan rumah. Apakah bangungan ini berdiri di atas tanah SHM milik U atau hanya berdekatan saja. Jika di atas tanah SHM u berarti telah terjadi penyerobotan. Ini sudah memasuki ranah hukum pidana karena menggunakan/memasuki lahan orang lain tanpa ijin.

      Kemudian menyangkut hal-hal yang sudah terjadi menurut pendapat saya seperti ini.

      Berkaitan dengan masalah perdata :
      1. SURAT PERNYATAAN yang ditandatangani sepihak tidak memiliki kekuatan mengikat siapapun. Artinya, biarpun sudah bertandatangan kalau U mengingkari, secara hukum pengingkarannya sah/boleh. Karna U bertandatangan sendiri.
      Kecuali ditandatangani bersama pihak lain maka U terikat dengan pihak kedua sehingga pengingkaran harus melalui persetujuan pihak kedua.
      Secara yuridis/hukum, Surat Pernyataan tidak memiliki kekuatan hukum/tidak mengikat sebagaimana surat perjanjian yang ditandatangani dua pihak. InsyaAlloh, di pengadilan hakim akan berpendapat seperti ini.
      2. Seandainya pun ditandatangani oleh dua pihak – U dengan pihak lain- Surat tersebut tidak sah karena dibuat dibawah ancaman (kondisi ancaman ini harus bisa dibuktikan secara hukum melalui saksi-saksi).

      Berkaitan dengan masalah Pidana :
      1. Jika memang ada indikasi pidana, yaitu penyerobotan tanah, dengan bukti-bukti yang anda miliki tentang batas-batas tanah, anda bisa melaporkan ke polisi.
      2. Termasuk juga adanya ancaman, bisa dilaporkan ke polisi. Jadi, yang dilaporkan adalah TINDAKAN ANCAMAN OLEH 5 ORANG TERSEBUT.
      bukan soal surat pernyataannya.

      Oya, sekedar tambahan. SURAT PERNYATAAN tidak bisa dijadikan bukti atau alat pengikat terjadinya pengalihan hak milik atas tanah. Jadi, walau pun U menandatangani SURAT PERNYATAAN, kepemiliki tanah tidak berubah sejengkal pun.

      Untuk lebih efektif, mintalah bantuan tokoh masyarakat setempat seperti pejabat RT/RW, Kelurahan, atau Kecamatan untuk menyelesaikan secara musyawarah terlebih dahulu.
      Siapkan bukti-bukti formal kepemilikan tanah sebagai bahan bermusyawarah supaya posisi tawar anda kuat dan jelas.

      Semoga bermanfaat.

  11. pak,saya suami seorang karyawan dan tengah menjalani proses perceraian dengan penggugat adalah istri saya (ibu rumah tangga).Istri saya sudah pergi dari rumah sekitar 2 bulan yang lalu,
    istri saya menggugat dengan alasan sudah tidak ada kecocokan dan sering bertengkar,pada dasarnya saya menerima dan setuju untuk bercerai dan sudah kali sidang serta sudah di mediasi tetap gagal tetapi masih belum putusan.Dalam gugatan istri saya tidak mencantumkan tentang hak asuh atas anak perempuan (8thn) yang sekarang ikut saya.Dan juga tidak mencantumkan pembagian harta bersama (gono gini).Saat ini kami punya 2 motor merk vario satu dibawa istri, satu saya bawa tetapi kedua BPKB atas nama istri dan kedua BPKB masih dibawa istri saya.Kemudian saya pernah mengajukan kredit mobil yang sekarang masih dicicil dan (susahnya) saya atasnamakan istri untuk STNK-nya..mobil ini masih dalam proses angsuran baru berjalan 8 bulan (jangka waktu kredit 3 thn).Mobil ini disewa oleh sebuah perusahaan dan untuk mengangsur kredit saya pergunakan dari uang sewa dimaksud (bukan dari gaji).Beberapa hari yang lalu saya mempunyai bukti bahwa istri saya sebenarnya telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki jauh sebelum dia mengajukan gugatan cerai.Saya mengetahui dari facebook-nya disitu lengkap terdapat update status istri saya dan komentar komentar dari laki-laki tadi..dan bisa disimpulkan bahwa mereka pacaran/selingkuh karena disitu saya lihat istri saya mengaku masih single.Laki-laki ini tinggal sekota dengan kami dan kayaknya telah menjalin hubungan dengan istri saya sebelum mereka berkencan di facebook.
    Yang ingin saya tanyakan:
    1.Bisakah hak asuh anak (8thn) jatuh ketangan saya apabilab print out facebook yang membuktikan bahwa istri saya telah selingkuh tersebut saya serahkan hakim.
    2.Untuk 2 motor tadi apakah saya bisa menuntut kepemilikan (paling tidak 1 motor)
    3.Untuk mobil bagaimana bila istri saya menginginkan itu disebut gono gini dan minta pembagian..apakah bisa karena itu mobil kreditan yg belum lunas.Bagaimana solusinya?
    4.Apakah boleh harta gono gini diserahkan ke anak saya? misalnya kami buat kesepakatan bahwa semua harta (kecuali motor) menjadi hak anak kami.
    5.Bisakah saya berkeras soal mobil agar menjadi hak anak saya?mengingat STNK-nya atas nama istri saya.
    6.Bolehkah saya menerima gugatan cerai istri saya sambil saya serahkan juga bukti2 selingkuhnya tadi sebgai penguat putusan.
    demikian pak,mohon bantuannya,terima kasih

    • Terima kasih atas pertanyaannya. saya akan mencoba menjawab semampunya.
      mohon maaf jika tanggapan ini terlmbat;
      1. Dalam praktek tidak bisa pak. Krn kslahan istri sprti yg bapak sbutkan, lazimnya dianggap kesalahan istri trhdap suami. Bukan trhadap anak. Hakim hanya bisa memutuskan brdasarkan sikap orangtua trhdap anak secara langsung sprti penyaniayaan ke tubuh anak, menelantarkan (tidak mengasuh dan menafkahi), dan lain-lain.
      Kmngkinan besar anak akan diserahkan ke istri kecuali si anak menolak ikut ibunya.
      2. Bisa saja. Anda harus bisa membuktikan bahwa motor itu memang usaha anda misalnya dengan bukti pembayaran atau transfer dr rekening atas nama anda dan sebaliknya bisa membuktikan bahwa istri anda tidak bekerja dan tidak menerima pemberian dr siapapun. Jika ini bisa dibuktikan dipengadilan, motor trsbut bsa diklaim sbg hrta gono-gini yaitu hrta yg didapat selama prnkahan.
      3. Untuk mobil bisa saja disebut gono-gini spnjang hrta trsebut memang didapat pada masa prnkahan. teknis pembagiannya bisa dngan cara diover kredit kemudian hsilnya dibagi dua.
      4. Bisa saja dibuat kspakatn kalau memang istri anda mau. Tp mengingat anak msh di bawah umur, nanti hrus ditunjuk pnanggngjawab hrta tersebut.
      5. Bisa. Dngan bukti2 sprti nomor dua di atas. Tp blum bisa balik nama ke anak krn msh di bawah umur.
      6. Boleh saja.
      Semoga membantu..

  12. Pak, kalo resi surat cerai apakah bs dipakai utk proses pembuatan AJB penjualan rumah gono gini? Tks atas jwbn bpk

    • Tergantung kebutuhannya pak. kalau kepemilikan tanah itu hanya tertulis satu nama, nampaknya surat cerai tidak relevan untuk proses AJB. Surat Cerai bisa dijadikan bukti bahwa yg bersangkutan berhak atas harta gono-gini tertentu..

  13. Siang pak, saya ada masalah dgn istri saya yg sdh menyita waktu 3 thn. Awal persoalan ini ketika 2007 saya mengajak istri utk ikut pindah dgn saya krn saya pindah lokasi kerja. Tetapi istri tidak mau dgn alasan sayang berhenti dr pekerjaanya. Nah, sejalan waktu kira2 6 bln, saya yg merasa kesepian akhirnya bertemu dgn seseorang yg bisa mengisi hati saya. Perlu bpk ketahui saya dan istri mmg sangat jarang komunikasi walaupun lewat sms….
    Krn saya tidak mau hubungan saya sembunyi2 trs, maka saya bilang dgn istri kalau saya sdh menikah lg ( strategi bohong ). Disinilah awal semua ini sampai akhirnya krn saya kesal dgn istri yg tdk bisa menahan diri sehingga kami selalu ribut didpn anak2 kami yg berjumlah 2 org, maka istri saya dan anak2 saya suruh pulang kermh ortunya sampai sekarang. Dia mmg minta saya menceraikannya, tp krn anak2 ikut mrk maka saya gantung statusnya sampai skrg. Tp utk biaya tiap bulan saya ttp kirim dgn dia pak.
    Pada bln 6 lalu anak saya yg pertama akhirnya memilih ikut dgn saya. Jd pas saya jmpt anak saya, mertua saya menyuruh saya membuat pernyataan kami sepakat bercerai dan menanggung biaya anak saya yg kedua dan ditandatangani diatas materai. Jg tertulis di surat itu bahwa surat cerai akan diurus oleh istri saya sebagai penggugat dgn seluruh biayanya saya yg tanggung. Stlah saya kasi uang utk mengurus surat cerai trsbt, malah dari pihak mrk yg menggantung sampai skrg. Pertanyaan saya, apakah sah surat pernyataan tersebut utk saya menikah lg??? saya minta saran dr bapak sebagusnya bgmn langkah2nya krn saya sdh benar2 pusing dgn persoalan ini. Sampai2 utk minta fotokopi akte kelahiran anak saya pun tidak dikasinya, pdhal kantor saya minta surat itu. Niat saya hanya utk masa depan anak2 saya pak. Tolong beri solusi pak. Trims.

    • terima kasih utk pertanyaannya. saya akan coba membantu :
      1. kalau memang mau cerai, anda bisa langsung saja mengajukan permohonan cerai ke pengadilan agama di kota dulu anda menikah tanpa menunggu apapun dri istri anda. abaikan saja surat pernyataan yg sudah anda buat. toh isinya biasa2 saja. stlah jelas status perceraiannya, anda bisa langsung menikah lagi secara sah mnurut Undang-undang dan agama.
      2. utk akte kelahiran, yg selama ini kita terima sbnarnya bukan asli. yg asli di simpan di arsip catatan sipil. makanya di sebut Kutipan akte kelahiran. utk itu, anda bisa membuat sendiri dengan mengajukan ke catatan sipil tempat akte kelahiran anak anda. minta saja dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran. berikan data-data yg sama dengan akte kelahiran yg dipegang istri anda.
      demikian semoga membantu..

  14. Pak, saya duda cerai yang baru menikah lagi. Saat mengurus
    pernikahan ke dua saya, salah satu syaratnya adalah harus menunjukkan akta cerai asli. Akta cerai asli pun saya serahkan beserta dokumen2 lain di KUA tempat pernikahan saya yang ke 2 . Namun setelah pernikahan Saya selesai, saat saya meminta akta cerai asli saya kembali, ternyata tidak diperbolehkan, dengan alasan harus disimpan di KUA setempat. Mohon penjelasannya Pak, apakah betul hal tsb? Bukan kah akta cerai tsb penting sebagai pegangan kita?

    • Setahu saya memang begitu aturan yang diterapkan oleh KUA. Untuk mengantisipasi, anda seharusnya kopi dulu akta cerai sblum diserahkan. Kalau memang diperlukan, anda tetap bisa minta kopi ke pihak KUA.

      saya pribadi cukup heran dengan peraturan ini. seharusnya tidak perlu disimpan di KUA. itu kan dokumen yg menjelaskan peristiwa hukum yang lalu-lalu dan itu hanya kutipan akta cerai. aslinya sih ad di pengadilan agama.

      saya belum cukup informasi tentang peraturan KUA tersebut di atas. mohon maaf.

  15. pak, sy sdh tdk dinafkahi lahir batin slama sethn. bahkan suami sy pergi meninggalkan rumah sudah 3 bln terakhir & tdk pernah mau mmbalas email atau sms sy. suami sy hny thn prtama sj brsikap manis pd sy. thn berikutnya dia smakin acuh tak acuh bahkan tampak jijik pd sy. bicara pun hny sprlunya & cenderung mnghindar. stelah didesak, dia mengaku sdh tak ingin mneruskan prnikahan karn dia sdh tak sayang lagi pd saya, krn sy tak spti apa yg dia harapkan. terlalu banyak perbedaan & kkurangan sy yg tdk bs dia tolerir. pdhl slama ini sy sdh berusaha kompromi dgn dia, tp sgl usaha sy tak pernah cukup baginya.
    dia pergi tnp kata2 stelah prtengkaran kami yg hebat. sampai sekarang mnolak brtemu sy. akhirnya sy merasa memang bercerai adl putusan terbaik. hati sy tlanjur sakit. tapi sy tunggu2, sampai skarang status sy dia gantung. sy brmaksud mengugat cerai. apakah sy bs mngajukn gugatan d pa bdg. domisili sy d depok, suami d bekasi. sy tak punya ktpnya tp km msh punya kk. trmkasih.

  16. msh sambungan surat di atas, kami menikah dulu memang d bandung. sy mrasa lebih nyaman memilih sidang d pa bandung. krn bs mendapat suport dr keluarga dbanding d depok. bs dbilang sy d sini sbatangkara. oh ya buku nikah suami ternyata msh ada d rumah. apa mungkin mengajukan berkas gugat cerai tanpa ktp dia?
    selain itu,sampai saat ini kami belum punya anak. sekian keterangan tambahan dr sy.
    trmkasih

    • anda bisa mengajukan gugatan cerai di domisili anda sendiri dengan alasan2 seperti yg sudah anda paparkan tadi. dalam kondisi seperti anda yang ditinggal lebih dari 6 bulan oleh suami, jika bisa dibuktikan. hakim akan langsung ketok palu dan cerai pun terjadi.

      dokumen yg perlu dipersiapkan adalah :
      1. KTPatau KK anda sendiri (ktp suami tidak diperlukan, yg penting anda tau identitas suami untuk pengiriman surat gugatan oleh pengadilan). ini bisa anda konsultasikan ke Pengadilan agama setempat di domisili anda.
      2. buku nikah anda.

      selain itu, untuk menguatkan alasan anda, siapkan dua orang saksi yang mendukung dan mengetahui langsung permasalahan anda.

      semoga bisa membantu.

  17. Asalamu’alaikum
    Pak saya pnya kkak dlu menikah dikalimanta tanpa sepengetahuan ortu,stlah bebrapa bulan ka2k saya pulang tp suami tdk pnh datang/meberi nafkah
    Pertanyaan saya
    1.dapatkah ka2k saya menggugat cerai suaminya di tempat ka2k saya tinggal,bkan di tempat dia menikah
    2.kira2 berapa lamakah prosesnya
    Trmakasih,kmi sgt menghrapkan jwban bpak.wasalamu’alaikum

    • Wa’alaikum salam…
      semoga jawaban ini bisa membantu :
      1. sejauh yg saya ketahui, istri bisa menggugat brdsarkan domisili di mana ia tinggal.
      2. kurang lebih 3 bulan
      terima kasih.

  18. Sambungan-prnikahan kra blan mei 2008,tmpat domisili kakak sya di kebumen,trmksih.

  19. Asalamu’alaikum

    Pak saya mau nanya, misalnya surat perjanian aslinya yang hilang ber meterai hilang. Akan tetapi kopian nya masih ada tapi tidak di bubuhi meterai apakah bisa dijadikan alat bukti dipengadilan setelah kita bubuhi meterai pada kopian surat perjanjian tersebut ?? Mohon pencerahannya pak

    Wassalam

  20. Setelah 7 tahun tidak ada masalah dengan kartu kredit MBF, tiba-tiba hari ini saya mendapat telpon dari debt colector yang mengatakan saya mempunyai tunggakan sebesar Rp. 5,9 juta. apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi debt colector tsb sedangkan saya sudah tidak mempunyai bukti apapun mengenai kartu kredit tersebut ? dan bila saya harus menghubungi pihak bank saya tidak tahu lagi dimana bank tersebut kantornya.terima kasih atas jawabnnya

  21. met cianx..
    kpd bp yg tw tntg hukum,sy punya ade perempuan udah menikah s’lama 6 tahun..nah sekarang dy minta ceray,udh ngomong ma swmi’y truz gx pernah d anggap..sekarang nich udah d serahin ma ortu tapi surat nikah’y d tahan ma mertua’y..itu gimana hukum’y truz jalan kluar’y gimana..agar dapat surat ceray..makacih s’belum’y

    • terima kasih atas kunjungan dan pertanyaannya.
      sebelumnya mohon maaf, keterangan dr anda kurang lengkap terutama keterangan tentang penyebab/alasan perceraian dan agama yg dianut.
      namun, pada prinsipnya, jika jika beragama Islam inisiatif perceraian dari istri, maka harus diajukan Gugat Cerai ke Pengadilan Agama. Untuk alasan tertentu seperti tidak diberi nafkah atau ditinggal begitu saja selama beberapa bulan, prosesnya bisa cepat.
      Jika, bergama non Islam, maka Gugat Cerai harus diajukan ke Pengadilan Negeri. Berkaitan dengan Buku Nikah, bisa meminta lagi Buku Kutipan Akta Nikah ke KUA (Islam) atau Catatan Sipil di tempat asal Nikah.
      Semoga bisa membantu…

  22. Yth:Zazuli M. Hanief, S.H., M.Hum.

    bagaimana jika seseorang yang telah berhutang kepada kita tapi tidak mau/alasan tidak bisa membayar hutang dengan alasan harta bendanya telah di berikan kepada anak-anak nya(atas nama anak-anaknya).bagaimana proses serta dasar hukumnya menurut KUHper maupun KHI? mohon pencerahan nya sebagai gambaran.terima kasih sebelum nya.

    • terima kasih atas pertanyaan,
      harus dipahami dulu bahwa setiap hutang adalah wajib dilunasi. tidak ada kadaluarwa oleh kondisi apapun kecuali pihak pemberi hutang membebaskan atau telah dipenuhi pembayaran hutangnya. Bahkan dalam Islam, hutang tetap diperhitungkan ketika orang sudah meninggal dan menjadi tanggungjawab yg bisa dibawa mati.

      untuk itu, alasan tidak bisa/mau membayar hutang seperti yg anda utarakan jelas tidak bisa diterima.

      langkah hukum yg bisa dilakukan adalah secara perdata :
      1. tetap melakukan penagihan dengan memberi batas waktu.
      2. memberi kompromi dengan melakukan penjadualan ulang pembayaran melalui negosiasi.
      3. melakukan langkah litigasi, yaitu dengan melakukan gugatan ke pengadilan setempat.

      semoga membantu…

  23. terima kasih atas jawaban sebelumnya,tapi ada satu kendala,yaitu pihat yang berhutang sedang menjalani proses pidana(di penjara) karena kasus lain,dan dia sudah tidak punya apa2 lagi(telah di berikan kepada anak2ny)sedangkan umurnya sudah 50th,siapakah yang harus menanggung/melunasi hutang2 nya.maaf bila terlalu banyak bertanya…terima kasih

    • pada prinsipnya tetap yang berhutang yg harus membayar. ada pun terhadap hrta yg sdah brpindah hak ke keluarga, bisa saja diajukan gugatan yaitu sebagai turut tergugat. jadi ada bbrapa pihak yg digugat yaitu Tergugat I (pihak yg berhutang), Tergugat II (anaknya).Hal teknis trllalu panjang utk dijabarkan.tp prinsipnya seperti itu.
      Di persidangan nanti, hrus dibuktikan adanya hubungan bapak anak dan bahwa pengalihan harta ke si anak terjadi setelah adanya perjanjian hutang.
      Dalam hutang piutang, pemberi hutang memiliki hak privelege (hak didahulukan). apalagi orgnya belum meninggal. kalau ini berhasil, pengalihan hak oleh penghutang ke anaknya bisa dibatalkan oleh pengadilan, lalu harta dieksekusi utk pembayaran hutang bapaknya.

  24. Ma’af Pak Jazuli,bln kmrn sy kmntar di status tman kntor..tp ada seorang atsn yg trsnggung ktanya status & koment sy menghujat atasn kntor sy & dia mau mempross ksus ni dpngadilan..pdhl dstatus & koment trsbt tdk dtls nama se2orang sma sekali..bisakah ksus sprti sy ni dpross ke pengadilan..??

    • Mbak Fitri, sayang info kurang jelas kata-kata status yg anda maksud. tp jika benar tidak ada nama atau sesuatu yg spesifik menyebut kantor atau bos, anda. Kemungkinan juga buat polisi memproses ke tingkat lanjut agak sulit atau tidak bisa diteruskan krn tidk memnuhi unsur pidana.
      namun, seandainya terus sampai pengadilan, semuga tentu tergantung bukti yg ada dan penilaian di depan hakim.
      semoga membantu…

  25. Dengan Hormat,

    Putusan Verstek Pengadilan Agama yang sudah berkekuatan Hukum Tetap dan sudah di Eksekusi.Apakah dapat digugat atau perlawanan pada Pengadilan Negeri/Umum.
    Mohon Jawabannya
    Terima kasih
    Wassalam

    • Maaf baru dibalas.
      Tidak bisa, pak. Paling di PK/peninjauan kembali, bisa saja jika ditemukan bukti baru (novum).

  26. pak saya mau tanya, saya sudah gugat suami dan oleh pengadilan di putus cerai/ ketok palu. akta cerai terbit tgl 27. yang saya tanyakan, sehabis ketok palu apakah saya sudah kuat secara hukum bercerai? apakah menunggu akta surat cerai terbit? makasih informasinya kalau bisa mohon secepatnya di balas karena ini sangat berguna bagi saya. yuli

    • terima kasih atas pertanyaannya. maaf baru bisa dibalas.
      pengadilan agama atau negeri,mbak? harus tunggu dulu 2 minggu sampai tidak ada banding dr pihak lawan. kalo ada banding, belum cerai. masih proses peradilan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: