KLIK (KLINIK HUKUM) TO INDONESIA – FREE – GRATIS, TIS!

Salam keadilan,

Sahabat, banyak hal tak terduga terjadi dalam kehidupan kita maupun orang-orang sekitar kita. Hal yang berat terjadi jika masalah muncul berkaitan dengan masalah hukum yang rumit. Siapa mau? Tapi siapa juga yang bisa mengira. Seperti kita, meminta bantuan hukum tidak selamanya sederhana. Menghubungi pengacara profesional, terbayang sudah ongkos yang tidak bisa dikatakan ringan. Belum lagi masalah hukumyang  terkenal rumit bagi masyarakat awam sehingga menggoda penegak hukum nakal (baik polisi, advokat, hakim, maupun jaksa)  untuk memeras. Meminta bantuan LSM hukum yang pro bono (tanpa biaya) tidak tahu di mana tempatnya.

Nah, KLIK TO INDONESIA adalah navigasi yang akan mengantarkan anda untuk mendapatkan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kasus) sehingga anda yang awam hukum sekalipun mendapatkan gambaran penanganan masalah secara yuridis analitis. Minimal, anda dapat melihat peta persoalan hukumnya. Setelah itu, terserah anda.

Maaf, saat ini kami belum bisa memberikan layanan praktek hukum secara gratis. Semoga ke depan bisa. 

Untuk lebih jelasnya silahkan klik ke navigasi KLIK TO INDONESIA di atas atau klik disini.

RAZIA LAPTOP, ISU, HOAX, DAN ISENG JUGA NILAI MORAL SEORANG BLOGGER

Awalnya, penulis mendengar dari seorang teman yang menceritakan adanya razia laptop yang menggunakan program bajakan di bandara-bandara. Bahkan lebih dari itu juga diceritakan kalau razia ini akan meluas ke tempat-tempat umum seperti hotspot public, terminal, pelabuhan hingga kantor-kantor. Wah….

Bukannya sombong. Penulis yang kebetulan kuliah hukum seketika itu mendebat berita dari teman tersebut karena menurut ‘radar hukum’ penulis juga secara logika hukum hal tersebut sangat tidak akal. Melakukan razia ‘software bajakan’ di tempat umum tidak sesederhana itu, apalagi di bandara dan pelabuhan di mana tempat-tempat ini sangat padat dan rawan keamanan. Membutuhkan dasar hukum yang kuat dan tidak bisa sekedar didasarkan itikad baik menegakan hukum Haki, kecuali memang ada alasan politis bisnis yang bermain dibelakangnya. Lebih-lebih jika sampai menggeledah isi harddisk segala. Ingat, penggeledahan apapun alasannya harus disertai surat penggeledahan dari pengadilan negeri setempat dan alasan penggeledahan adalah harus adanya bukti awal yang cukup. Artinya, pihak berwenang sudah harus memililiki bukti yang menunjukan adanya indikasi dilakukannya tindak pidana tertentu. Lha, dibandara indikasi adanya program bajakan dari mana? Ini Kekacauan logika yang pertama.

Baca lebih lanjut

TES KEJUJURAN ANDA DI WARUNG KEJUJURAN KPK (KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI)

www. kompas.com

Senin, 12 Mei 2008 | 17:50 WIB

MAU jajan murah dengan sistem ambil barang, bayar dan ambil uang kembalian sendiri? Datang saja ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejak hari Senin (12/5) ini, KPK membuka Warung Kejujuran di kantornya, Jakarta. Warung ini diresmikan oleh Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan M Yassin. “Silakan ambil barangnya, di situ sudah ada harganya.Uang di taruh di tempat situ (tempat uang) dan kalau ada kembalian, silakan ambil kembalian sendiri-sendiri, ” ujar Yassin.

Warung Kejujuran milik KPK, berbentuk dua rak dan satu kulkas yang ditempatkan di lantai satu KPK. Persisnya di lorong antara ruang Humas dan Pengaduan Masyarakat. Di dua rak tersebut, ditaruh barang-barang dagangan seperti kacang, biskuit permen, dan minuman ringan. (selengkapnya klik ke www. kompas.com)

Begitu mahal kejujuran di negeri ini sampai-sampai KPK keidean membuat warung kejujuran. Tidak salah memang. Kita harus jujur melihat diri sendiri. Di jaman ketika semua hal menjadi begitu pragmatis dan materialis, kejujuran tiba-tiba menjadi benda langka yang untuk menemukannya perlu sebuat alat canggih tertentu yaitu ‘WARUNG KEJUJURAN’.

Jadi, sudah jujurkah kita seandainya tanpa WARUNG KEJUJURAN versi KPK sekalipun?**

DE MONTFORT UNIVERSITY: VICE CHANCELLOR’S INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS 2008

De Montfort University is committed to supporting international students to benefit from study in the United Kingdom. For courses starting in September 2008, De Montfort University’s Vice-Chancellor is pleased to offer scholarships to 2,000 pounds each.

The scholarships are for 2000 pounds equivalent to a reduction of approximately 20% of the total fees, and will be paid for the entire cost of tuition for foreign students, the status of any country in the World who wish to study at one of the following types of courses at the De Montfort University, Leicester:

1. Full-time undergraduate (BA / BSc) in any of the object
2. Full-time post-Diplomas and Masters courses (PGDip / MA / MSc / MBA / LLM) in any discipline
3. Full-time MPhil / PhD research degrees in any subject

Scholarships are available for courses beginning in September 2008 only (ie between September 2008 and June 2009 for MPhil / PhD research degrees).

The award of £ 2000 will be a one-off payment and will be deducted from the full cost of tuition at the beginning of the first (or only) grade.

Students move through DMU of one of our systems or progression established collaborative partnerships can also apply for these grants, if they wish.

Only the status of foreign students are eligible.

We will award up to 16 x £ 2000 scholarships for courses above from September 2008. There will be a limited number of scholarships offered by the faculty:

Baca lebih lanjut

JIKA PENEGAK HUKUM MENGENCINGI SIMBOL PENEGAKAN HUKUM

Harian Pikiran Rakyat, 29 April 2008 memberitakan penangkapan seorang pewira Polisi yaitu Kapolsekta Bogor Utara AKP ER (inisial). ER tertangkap tangan ketika menggunakan sabu-sabunya di kantor yang notabene adalah kantor Polsek Bogor Utara.. Sekarang tersangka ditahan di Ditnarkoba Polda Jabar. Jika ER divonis lebih dari 3 bulan maka dia akan dipecat dari dinas Kepolisian.
Wah, salut untuk Polda Jabar. Terus tindak tegas polisi-polisi kotor. Kita nggak butuh polisi-polisi yang justru merusak hukum. Seharusnya tidak perlu menunggu vonis 3 bulan untuk memecat polisi yang tertangkap tangan menggunakan obat terlarang. Apalagi pelakunya level perwira. Namanya juga tertangkap tangan. Berarti lengkap kan mulai dari tersangka dan barang bukti sudah tersedia. Susah memang kalau peraturan mengijinkan pemecatan jika ada vonis lebih dari 3 bulan. Baca lebih lanjut

KORUPTOR TIDAK PERLU LP KHUSUS

DICAMPUR SAJA DENGAN KRIMINAL LAIN. BEGITU SAJA KOCH REPOT!!

Penjara koruptor? Ah, kebiasaan sekali kita ini membuat sesuatu yang terpisah-pisah. Penjara pun dipisah-pisah. Seperti kita tahu, di Indonesia ini pengadilan sudah dipisah-pisah. Ada pengadilan Agama, Tata Usaha Negara, Niaga, dan Umum. Akibatnya, muncul kerancuan-kerancuan. Contohnya soal sengketa bisnis. Sengketa bisnis di Indonesia kemungkinan penyelesaiannya bisa memusingkan. Harus cermat menganalisa persoalan karena jika tidak maka perkara yang diajukan bisa ditolak karena alasan competensi absolut karena untuk urusan bisnis ada beberapa kemungkinan penyelesaian masalah seperti pengadilan agama untuk urusan bisnis, syariah, niaga untuk urusan bisnis khusus seperti kepailitan, dan umum untuk urusan bisnis diluar kompetensi pengadilanniaga.

Baca lebih lanjut

Undang-undang Perpustakaan

Perpustakaan Indonesia telah memiliki pijakan hukum. Seberapa jauh undang-undang menguntungkan masyarakat Indonesia. silahkan download dengan cara klik kanan, pilih save target.

UU Perpustakaan.