KORUPTOR TIDAK PERLU LP KHUSUS

DICAMPUR SAJA DENGAN KRIMINAL LAIN. BEGITU SAJA KOCH REPOT!!

Penjara koruptor? Ah, kebiasaan sekali kita ini membuat sesuatu yang terpisah-pisah. Penjara pun dipisah-pisah. Seperti kita tahu, di Indonesia ini pengadilan sudah dipisah-pisah. Ada pengadilan Agama, Tata Usaha Negara, Niaga, dan Umum. Akibatnya, muncul kerancuan-kerancuan. Contohnya soal sengketa bisnis. Sengketa bisnis di Indonesia kemungkinan penyelesaiannya bisa memusingkan. Harus cermat menganalisa persoalan karena jika tidak maka perkara yang diajukan bisa ditolak karena alasan competensi absolut karena untuk urusan bisnis ada beberapa kemungkinan penyelesaian masalah seperti pengadilan agama untuk urusan bisnis, syariah, niaga untuk urusan bisnis khusus seperti kepailitan, dan umum untuk urusan bisnis diluar kompetensi pengadilanniaga.

Nah, karena macam-macamnya pengadilan ini , terpikirlah membuat pengadilan satu atap. Aneh, kah? Dulu bikin yang macem-macem seperti itu buat apa, ya?

Nah, sekarang Kpk minta LP khusus koruptor dengan alasan untuk memudahkan pengawasan karena selama ini para koruptor mendapatkan fasilitas khusus di LP reguler, juga remisi, bahkan tidak menimbulkan efek jera.

Alasan ini sangat tidak tepat. Persoalan dari ketidakberesan LP, remisi, dan efek jera adalah persoalan sumber daya manusia dan sistem. Selain itu KPK sebagai institusi pemberantas kejahatan korupsi tidak perlu mengurusi pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Masalah ini serahkan ke LP-LP yang telah ada. KPK cukup fokus ke pemberantasan korupsi karena ini juga membutuhkan energi dan sumber daya yang sangat besar. Jika KPK ikut juga mengurusi LP Koruptor, Lembaga Permasyarakatan koruptor, dikhawatirkan justru akan memecah konsentrasi KPK sendiri dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Urusan Lembaga Pemasyarakatan sebaiknya serahkan kepada institusi yang ada yaitu Departemen Hukum dan HAM. KPK cukup mengajukan rekomendasi untuk pengembangan LP yang telah ada berkaitan dengan penanganan narapida koruptor. Jadi tidak perlu bikin LP khusus yang jelas-jelas membutuhkan anggaran serta pengembangan sistem yang pasti lebih rumit.

Keadaan sekarang yang mencampurkan koruptor dengan terpidana lain justru memberikan hukuman sosial dan mental tersendiri. Bayangkan, seorang koruptor yang kaya dan sehari-hari dihormati melalui fasilitas rumah mewah, mobil mahal, dan kekuasaan besar, tiba-tiba harus tinggal bareng dengan pelaku pembunuhan, perampok, dan terpidana kelas pasar lainnya. Ini yang sebenarnya membuat Tommy Soeharto pernah kabur. Dia takut dengan kondisi penjara yang sulit dia bayangkan. Liar, angker, kotor, dan tidak nyaman.

Adanya fasilitas ilegal di penjara untuk koruptor, ini tentu masalah mental penjaga LP. Seperti kita tahu, mental pegawai pemerintah Indonesia termasuk rendah. Tidak tahan godaan. Jadi kalo KPK punya LP sendiri, sulit mempercayai bahwa pegawai yang menjaga LP tidak bermental yang sama.

HUKUMAN KORUPTOR TERLALU RINGAN

Soal remisi dan hukuman yang terlalu ringan bagi koruptor seharusnya tidak dikaitkan dengan LP. Gak nyambung menurut bahasa gaul sekarang. Remisi dan hukuman kaitannya tentu dengan sistem. Salahkan sistemnya. Kalau remisi memang tidak seharusnya diberikan kepada koruptor, ya sistemnya yang seharusnya diperbaiki bagaimana caranya remisi diberikan secara sangat selektif dengan mengecualikan koruptor.

Hukuman terlalu ringan, ya yang bikin hukumnya siapa? Pemerintah dan DPR, kan? Suruh mereka memperbaiki melalui amandemen terhadap hukum-hukum pidana. Bukan dengan cara bikin LP.

Juga kaitannya dengan efek jera? Apa sih yang memungkinkan LP koruptor memberikan efek jera? Yang jelas dong….. Rakyat kan gerti apa2. Efek jera kan kaitannya dengan hukuman. Hukuman kan kaitannya dengan peraturan, dengan sistem. Duh, kalo ngomong yang nyambung dong. Kasihan rakyat Indonesia, udah pendidikan kurang, omongan pejabatnya gak bisa dimengerti.

2 Tanggapan

  1. Saya stuju dan mendukung. Baiknya tempatkan saja para koruptor tersebut di LP biasa dan satukan dengan para Napi yang terhukum karena kasus pidana membunuh dan sodomi. Biar tau rasa mereka.

  2. Tidak jelas siapa yang memerintah negeri ini…..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: